Tugas Tanggapan Artikel ke-3

Posted on Desember 12, 2007. Filed under: Artikel |

Tugas saudara minggu ini adalah berkaitan dengan etika dan moralitas dari aparat pajak kita. Ternyata kasus pelanggaran hukum dan moral tidak hanya menjadi konsumsi wajib pajak dan konsultan pajak semata namun jug terjadi pada aparat pajak. Aparat pajak yang seharusnya menjadi uswatun hasanah ternyata tidak sedikit yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan aparat pajak dapat meliputi pemalsuan SSP (Surat Setoran Pajak), pelanggaran moral, dan ada juga yang melakukan tindakan tidak senonoh. Seperti biasanya tugas tanggapan artikel tersebut dikumpulkan. Bagi mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas, nilai tugas akan diberi nilai NIHIL dan tidak ada penambahan nilai dari tugas. Demikian pemberitahuan ringkas dari saya. Terima kasih.  

Moralitas Aparat Pajak

Lima buah surat yang berisi pemberitahuan tagihan pajak itu akhirnya dikembalikan kepada Pak Pos. ”Di sini tidak ada yang namanya tertera di alamat surat itu,” kata seorang ketua RT di kawasan Palmerah Utara, Jakarta Barat.

Pak RT tidak habis pikir, mengapa surat yang berisi nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang penting itu seperti main-main, tidak jelas sasarannya, dan ngawur. Beberapa nama tidak dikenal, ada yang sudah pindah, ada yang hanya pengangguran, ada pula industri rumah tangga yang mati.

”Memang dari salah satu nama itu ada yang berprofesi sebagai satpam dan tukang pembuat taoge, karena saya anggap mereka tidak layak menerima NPWP, ya saya kembalikan saja suratnya,” katanya.

”Surat cinta” berupa ”hadiah” NPWP kepada masyarakat akhir- akhir ini mencerminkan kepanikan pemerintah untuk mengejar target wajib pajak dari 3,5 juta menjadi 10 juta. Kepanikan ini terjadi saat bersamaan sedang diajukan Rancangan Undang-Undang Perpajakan oleh pemerintah.

Selain kepanikan dalam mendata wajib pajak, para petugas juga semakin agresif memaksa pembayar pajak melunasi tunggakannya. Sepertinya ini menjadi tonggak yang baik untuk meningkatkan kinerja aparat perpajakan.

Namun, di lapangan para pembayar pajak melaporkan celah ini dimanfaatkan aparat untuk negosiasi. Seorang pengusaha yang baru saja kena sidak mengatakan, aparat pajak sekarang semakin galak.

”Mereka langsung sidak ke gudang saya kemudian menemukan sebuah buku laporan keuangan, dari buku itu mereka mengatakan saya harus bayar pajak ratusan juta rupiah, padahal buku itu tidak valid,” kata seorang pengusaha itu.

Pengusaha tadi menyesal mengapa dia tidak membuat pembukuan dua versi. ”Mulai ke depan berarti saya harus buat pembukuan versi pajak. Kalau tidak begitu, saya bisa diperas terus, masak dalam situasi krisis seperti ini saya dipaksa bayar ratusan juta,” keluh pengusaha tadi.

Mental korupsi

Studi kasus ini menekankan bahwa sebenarnya pengusaha masih tetap mau membayar pajak walaupun di bawah tekanan. Celah ini harusnya dicermati, dengan catatan ada cara-cara kasar dan negosiasi ”di bawah meja” tak dipakai lagi.

Selama ini pemerintah mengasumsikan tidak ada orang di seluruh dunia yang suka membayar pajak. Ekonom Kwik Kian Gie yang lama tinggal di Eropa mengatakan bahwa asumsi itu ada benarnya, namun skalanya jauh berbeda dibanding di Eropa.Kata Kwik, di Eropa perusahaan-perusahaan besar cenderung mengurangi beban pajak melalui tax avoidance yang legal, tidak melalui tax evasion yang curang.

Di Indonesia, hampir merata ada keengganan membayar pajak sebagaimana mestinya dengan cara yang jelas-jelas tax evasion.”Caranya pun sangat kasar, tidak lagi melalui rekayasa keuangan, tetapi terang-terangan manipulasi dokumen yang dikombinasi dengan penyuapan,” kata Kwik. Dua cara itu masih lestari karena didukung oleh mental birokrasi yang bobrok.Warga Eropa menyadari bahwa membayar pajak sangat penting. ”Tanpa pajak tidak ada pemerintahan dan tanpa pemerintahan tidak ada keamanan dan ketertiban, tidak ada infrastruktur, tidak ada pelayanan pendidikan dan kesehatan,” papar Kwik.Di Indonesia yang lebih dominan adalah keyakinan pembayar pajak bahwa kebocoran dalam pemungutan maupun pembelanjaan pajak sangat besar. ”Mereka yang tahu pentingnya pajak untuk kesejahteraan pun menjadi enggan membayar pajak karena mereka tahu pajak yang dibayarkan pasti bocor dan digunakan untuk korupsi,” kata Kwik.Beberapa waktu lalu Kwik mengungkapkan ada korupsi di tubuh perpajakan. Kwik menunjuk angka Rp 140 triliun.

Walaupun akhirnya Kwik meminta maaf kepada Direktur Jenderal Pajak karena tidak bisa membuktikan diagnosanya, toh Kwik hingga kini masih meyakini ada kebocoran di perpajakan.Kwik menyitir perkiraan yang dibuat Prof Soemitro Djojohadikoesoemo almarhum, yaitu minimal 30 persen pajak bocor. ”Angka ini menjadi keyakinan hampir setiap orang di Indonesia. Perkiraan saya sendiri jauh lebih besar dari angka tersebut,” kata Kwik.

Kwik mengaku sering berbicara secara pribadi dengan para pembayar pajak. Rata-rata mereka mengakui tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. ”Para pembayar pajak rata-rata mengaku yang disepakati untuk dibayarkan dan sudah dibayarkan lebih besar dari kuitansi yang diterima sebagai penerimaan uang oleh kas negara,” kata Kwik.

Ketika uang pajak telah masuk dibelanjakan oleh berbagai kementerian, lagi-lagi terjadi korupsi. Instansi dan lembaga pemerintah rata-rata melakukan mark up anggaran.”Saya tidak bisa membuktikan karena semua pengakuan tersebut diberikan secara confidential sebagai kawan dekat. Bahkan dibenarkan oleh kawan-kawan pegawai pajak sendiri karena sudah saling percaya sebagai sahabat,” kata Kwik.”Jadi saya mohon supaya jangan disomasi. Maksud saya baik memberikan diagnosa yang jujur dengan maksud melakukan perbaikan yang tepat,” lanjut Kwik.

Kwik mengatakan, dia tidak bermaksud memojokkan institusi pajak. Moralitas yang rendah atau korupsi yang luar biasa dilakukan hampir setiap orang. ”Saya cenderung mengatakan, sekarang sudah mendarah daging,” kata Kwik.Penilaian dari lembaga-lembaga asing juga memeringkat Indonesia sebagai negara terkorup di dunia. ”Jadi janganlah pihak perpajakan merasa dipojokkan atau difitnah. Ini penyakit seluruh bangsa. Bukan hanya penyakit mentalnya aparat pajak saja,” kata Kwik.

Kwik memberikan usulan penanganannya. ”Kalau mau mengurangi simtomnya saja ya seperti yang sekarang sedang dilakukan, yaitu penanganan para koruptor secara kasus demi kasus,” katanya.Kalau mau lebih mendasar, kata Kwik, bisa dilakukan dengan memberlakukan konsep carrot and stick. Berikan pendapatan dan kenikmatan yang cukup kepada pemegang kekuasaan, tetapi jika korupsi dihukum seberat-beratnya.Kwik menyadari, persiapannya menuju ke sana sangat panjang karena kerusakan mental dan kesemrawutan organisasi pemerintahan di semua jenjang sudah luar biasa.

Konsep carrot and stick hanya dapat efektif setelah struktur organisasi dan sistem manajemen birokrasi dibenahi.

Pemegang saham

Koordinator Advokasi dan Lobi Transparancy International Indonesia Anung Karyadi mengatakan, saat ini pajak itu tulang punggung pendapatan. Hampir 80 persen anggaran APBN berasal dari pajak.Pemerintah tak lagi bisa mengandalkan pendapatan dari sumber daya alam karena saat ini sudah semakin merosot, pajak menjadi alternatif berikutnya.

Hanya saja semangat meningkatkan angka pembayar pajak tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan kepada pembayar pajak. ”Yang terjadi justru menakut-nakutin pembayar pajak, ini kan berbanding terbalik dengan usaha meningkatkan pembayar pajak,” kata Anung.Pembayar pajak harus diperlakukan dengan adil.

Harus ada mekanisme komplain dari pembayar pajak dan dilayani dengan sebaik-baiknya, bukan didiamkan saja. Karena dana yang dihimpun tidak sedikit, perlu dibentuk ombudsmen nasional untuk menyelesaikan kasus-kasus perpajakan.Wajib pajak ini merupakan pemilik 80 persen saham APBN. Karena itu, aparat perpajakan harus mengubah paradigma dari tukang nakut-nakutin menjadi pelayan yang baik kepada pemegang 80 persen saham APBN.

Mestinya visi menggali pajak dilandasi dengan kontrak sosial yang lebih kuat, sebenarnya untuk apa pajak yang dibayarkan itu? Selama ini penggunaan dana pajak belum disampaikan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat tidak tahu untuk apa saja pajak yang mereka bayarkan.

Dalam survei Indeks Persepsi Penyuapan (bribery Perception Index) Transparancy International Indonesia akhir tahun 2004 memang masih menempatkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang paling banyak menerima suap setelah Bea dan Cukai.

Karena itu, jangan salahkan jika masyarakat sangat enggan berurusan dengan pajak.Tidak hanya itu, hingga tahun 2005 ini nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia bersama Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak, Liberia, dan Uzbekistan masih menempati enam besar negara terkorup di dunia. Jika aparat pajak tidak tanggap dan tak berbenah dengan adanya persepsi buruk ini, maka siap-siap saja ”surat cinta” berupa NPWP akan selalu dikembalikan. Sudahkah Anda menerima ”surat cinta” dari ”kekasih” yang menyebalkan itu?

Dikutip dari Harian Kompas, 26 November 2005

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: