Tugas Tanggapan Artikel 1

Posted on November 30, 2007. Filed under: Artikel |

 Kepada Yth. Mahasiswa MK Perpajakan STIE Perbanas Surabaya

Artikel yang pertama ini terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh konsultan pajak. Saudara berikan tanggapan atas artikel tersebut dengan disertai saran-saran ke depan bagi profesi konsultan pajak agar menunjung tinggi sikap profesionalitas.

Pembenahan Konsultan Pajak

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution sedang menyiapkan a’turan untuk membenahi dunia konsultan pajak. Nantinya, para konsultan pajak wajib ikut bertanggung jawab terhadap isi laporan tahunan para kliennya. Darmin menuding, selama ini konsultan pajak sering menjadi pembisik kliennya untuk menghindari pajak. Bagaimana reaksi para konsultan pajak terhadap langkah Darmin ini? Berikut reportasenya.

KELIHATANNYA usaha Direktorat Jenderal Pajak buat memberangus konsultan pajak yang bandel, yang sering main mata dengan wajib.pajak dengan memanipulasi data yang disetorkan, tidak bakal berjalan mulus. Buktinya, belum-belum sudah mendapat penolakan di sana-sini.

Sunjaya misalnya. Pemimpin Kantor Konsultan Pajak Surya yang berada di Jl P Jayakarta Jakarta Pusat ini, tegas-tegas menolak pembenahan praktek usaha jasa perpajakan, yang mengharuskan konsultan pajak meneken pernyataan yang isinya ikut bertanggungjawab atas isi Surat Pemberitahuan Tahua-nan (SPT) kliennya. “Kami keberatan menandatangani SPT yang minta konsultasi ke kami, sebab kami tidak mau ikut menanggung utang kalau ternyata ada kesalahan pada pengisi-annya,” kata Sunjaya kepada KONTAN, Selasa (5/6) pekan lalu.

Soalnya, menurut Sunjaya, bisa saja ternyata wajib pajak yang nakal. Mereka sengaja memanipulasi semua data-datanya. “SPT memang kami yang isi, tapi datanya kan dari wajib . pajak yang kami tahu kalau data mereka tersebut benar atau salah,” ujarnya. Buntutnya, yang kena getah para konsultan pajak.

Sekedar mengingatkan, Direktorat Jenderal Pajak bakal membenahi usaha praktek jasa pajak. Selain guna menyesuaikan dengan beleid pajak baru, juga untuk menegakkan etika konsultan pajak. Itu sebabnya, akan ada sanksi keras bagi para pelanggar’nya. (KONTAN, 4 Juni 2007)

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan pembenahan konsultan pajak tersebut untuk mencegah para konsultan memanipulasi data, kongkalikong dengan para kliennya.

Makanya, Darmin bakal menerapkan aturan; para konsultan pajak wajib menandatangani surat pernyataan ikut bertanggungjawab terhadap seluruh isi SPT. Karena, selama ini baru wajib pajaklah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isi laporan kekayaannya.

“Secara hukum kalau konsultannya ikut menandatangani, maka dia juga akan ikut bertanggungjawab. Banyak konsultan mengajari wajib pajak untuk membayar sedikit kewajibannya supaya dia dapat bayarannya lebih banyak,” kata Darmin menyindir kelakuan para konsultan.

 Untuk itu, Dirjen Pajak bakal meminta Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan setiap konsultan pajak wajib ikut meneken SPT kliennya, plus aturan sanksi tegas buat para pelanggar-nya. “Sekarang masih terlalu longgar, paling hanya melaporkan mereka memberikan konsultasi kepada siapa saja. Kami tidak pernah tahu kebenaran isi konsultasinya,” kata Darmin. Sunjaya mengatakan, para konsultan pajak merasa, selama ini pengisian SPT termasuk saran buat kliennya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga, apabila ada wajib pajak yang tidak jujur, memalsu , semua datanya tidak ada yang bisa tahu. Contohnya, bagaimana konsultan tahu jumlah inventaris aset. Susanto Muliadi, Managing Partner Ozimi Consultant bilang pembenahan, tersebut memang jitu buat menutup celah bagi konsultan pajak yang nakal. Tapi, justru membuka lebar-lebar peluang buat wajib pajak yang bandel. “Ini rencana yang bagus juga dan positif tapi sejauh mana atau sampai tingkat mana pelaksanaannya,” kata Susanto. Jangan sampai gara-gara wajib pajaknya yang bandel, konsultan pajak mesti menanggung kenakalan kliennya tersebut. Menurut Susanto butuh aturan main yang .tegas. Bukan hanya berlaku buat konsultan pajak, tapi juga wajib pajak. “Yang bikin konsultan dan wajib pajak sama-sama enak. Wajib pajak yang nakal kena sanksi dan konsultan pajak yang bandel juga dapat hukuman,” tegasnya. Sunjaya menawarkan solusi tambahan supaya konsultan pajak dan kliennya tidak sama-sama berbuat curang. Konsultan pajak yang bergulat di bidang perdagangan umum, industri, properti, ritel serta jasa ini bilang cukup dibikin perjanjian saja antara konsultan dan wajib pajak. Jadi, Sunjaya menjelaskan, sebelum memberikan konsultasi dan membantu mengisi SPT, konsultan pajak dan kliennya membuat perjanjian yang isinya soal tanggungjawab sesuai dengan porsinya masing-masing. “Perjanjian itu mesti ditandatangani kedua belah pihak,” katanya yang berkantor di kawasan Jakarta Pusat ini. Direktorat Jenderal Pajak tahun ini memang menggenjot penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 261 triliun dari total pemasukan pajak sekitar Rp 500 triliun. Sampai-sampai pejabat eselon satu hingga empat dibidik, wajib memilik nomor pokok wajib pajak (NPWP). 

Lembaga pemungut upeti tersebut mencatat ada 3,7 juta wajib pajak. Mereka mematok target pada 2007 wajib pajak naik jadi 10 juta orang.

Supaya orang mau berbondong-bondong datang ke kantor pajak membayar PPh-nya, Direktorat jenderal Pajak memangkas proses pembayarannya. Sehingga, wajib pajak tidak, perlu antri berjam-jam lantaran proses yang berbelit,

 

Sumber : Harian Kontan, 11 Juni 2007

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: