Saya bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri tapioka. Apakah atas setiap pembelian bahan bakunya, baik dari petani atau penjual lainnya, harus dipungut PPh Pasal 22? Bila memang wajib berapa besar tarifnya? Terima kasih.

Silahkan kirimkan komentar atau solusi atas kasus tersebut.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN KARYAWAN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berhasil menjaring 10 juta Wajib Pajak orang pribadi dan terus bertambah. Salah satu upaya untuk menaikkan jumlah pembayar pajak adalah pemberian NPWP karyawan melalui perusahaan.

Kewajiban Karyawan untuk Ber-NPWP

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor l6 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP), yang menyatakan:

“Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. “

Namun, khusus untuk Wajib Pajak orang pribadi yang hanya berstatus sebagai karyawan, kewajiban memiliki NPWP tidak selalu timbul. Ada syarat khusus yang menjadi dasar kapan timbulnya kewajiban ber-NPWP. Hal ini, dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001, yang menyebutkan:

“WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat pada akhir bulan berikutnya.”

Jika seorang karyawan telah memenuhi ketentuan untuk memiliki NPWP namun tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (6) KEP-161/PJ./2001, karyawan tersebut bisa diberikan NPWP secara jabatan atau secara paksa.

Kiat Ditjen Pajak untuk menjaring Wajib Pajak karyawan dibuktikan dengan diterbitkannya Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-338/PJ./2001 mengenai Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus sebagai Karyawan.

Pokok-pokok keputusan tersebut adalah:

· Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan wajib mendaftarkan diri dan kepadanya diberikan NPWP sesuai ketentuan yang berlaku;

· Pendaftaran NPWP bagi orang pribadi berstatus sebagai karyawan dapat dilakukan di KPP Domisili (sesuai dengan tempat tinggal karyawan) atau melalui KPP Lokasi (sesuai dengan tempat kegiatan usaha pemberi kerja atau bendaharawan);

· Kepala KPP dapat memberikan NPWP secara jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dilakukan kegiatan pencarian data Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Karyawan.

Kewajiban memiliki NPWP bagi karyawan dapat dipahami.

Misalnya saja. semakin besar penghasilan seseorang, akan semakin besar pula kecenderungannya untuk menabung atau diinvestasikan di sektor lainnya seperti saham, atau surat berharga sehingga dia mungkin memperoleh penghasilan di luar gaji yang diterimanya setiap bulan.

Demikian pula halnya bila karyawan tersebut melakukan pengalihan atau penjualan harta seperti kendaraan atau properti pribadi miliknya. Dari sisi pajak, transaksi tersebut menimbulkan penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Bila karyawan tersebut tidak memiliki NPWP, transaksi penjualan harta atau properti tersebut bisa jadi tidak termonitor oleh pajak. Itu sebabnya, sejak tahun 2001 pihak DJP mewajibkan orang pribadi termasuk juga karyawan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP.

Dalam rangka menjaring WP orang pribadi untuk memiliki NPWP, DJP telah menerbitkan perangkat peraturan yang mengatur tentang penerbitan NPWP secara jabatan yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-144/PJ./2005. Dalam Pasal 2 Peraturan Dirjen Pajak tersebut dinyatakan bahwa pemberian NPWP secara jabatan oleh Kantor Pusat DJP dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan data yang dimiliki oleh DJP memenuhi persyaratan untuk memperoleh NPWP tetapi tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri.

PTKP dan NPWP

Kewajiban perpajakan orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas timbul sejak orang pribadi tersebut secara kumulatif dalam satu Tahun Pajak menerima penghasilan di atas PTKP. Kondisi ini tentunya bergantung pada status orang pribadi karyawan tersebut, apakah telah berstatus kawin dengan tanggungan, kawin tanpa tanggungan atau berstatus lajang dengan atau tanpa tanggungan.

Berikut ini batasan PTKP bagi karyawan untuk menentukan kapan harus sudah mendaftarkan diri untuk menerima NPWP mulai Tahun Pajak 2006 sesuai dengan PMK Nomor: 137/PMK.03/2005.

No.

Status Karyawan

Besar PTKP

Keterangan

1.

TK/0

Rp.13.200.000,00

Wajib NPWP bila penghasilan > Rp.13.200.000,00 dalam satu Tahun Pajak

2.

TK/1

Rp.14.400.000,00

Wajib NPWP bila penghasilan > Rp.14.400.000,00 dalam satu Tahun Pajak

3.

TK/2

Rp.14.400.000,00

Wajib NPWP bila penghasilan > Rp.14.400.000,00 dalam satu Tahun Pajak

4.

TK/3

Rp.15.600.000,00

Wajib NPWP bila penghasilan > Rp.15.600.000,00 dalam satu Tahun Pajak

5.

K/0

Rp.13.200.000,00

Wajib NPWP bila penghasilan > Rp.13.200.000,00 dalam satu Tahun Pajak

6.

K/1

Rp.14.400.000,00

Wajib NPWP bila penghasilan > Rp.14.400.000,00 dalam satu Tahun Pajak

7.

K/2

Rp.15.600.000,00

Wajib NPWP bila penghasilan > Rp.15.600.000,00 dalam satu Tahun Pajak

8.

K/3

Rp.16.800.000,00

Wajib NPWP bila penghasilan > Rp.16.800.000,00 dalam satu Tahun Pajak

Keterangan:

TK = Karyawan dengan status Tidak kawin

K = Karyawan dengan status kawin

1… = jumlah tanggungan

Khusus untuk wanita kawin yang bekerja dan tidak memiliki perjanjian pemisahan harta dengan suaminya, maka PTKP-nya adalah hanya untuk dirinya sendiri (TK/0). Wanita yang telah menikah dan tidak ada perjanjian pemisahan harta atau telah hidup berpisah (cerai), maka NPWP wanita tersebut mengikuti suaminya.

Tempat Pendafataran NPWP

Wajib Pajak orang pribadi karyawan pada prinsipnya dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempatnya berdomisili atau bertempat tinggal. Namun demikian, dalam ketentuan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-338/PJ./2001 disebutkan bahwa WP orang pribadi karyawan juga dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP melalui KPP lokasi (KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Pemberi Kerja).

Dalam pelaksanaannya, pendaftaran NPWP bagi karyawan melalui KPP pemberi kerja, melibatkan pemberi kerja terkait. Narnun, meskipun pendaftaran NPWP dilakukan melalui KPP lokasi pemberi kerja, penerbitan NPWP tetap dilakukan oleh KPP domisili Wajib Pajak orang pribadi bekerjasama dengan KPP pemberi kerja.

Tata Cara Pendaftaran NPWP Untuk Karyawan

Jika Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas inisiatif sendiri, maupun dikarenakan himbauan dari KPP, berikut hal-hal yang harus Wajib Pajak lakukan, yaitu:

· Mendatangi KPP setempat dan menghubungi petugas di loket pendaftaran;

· Mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran yang telah disediakan;

· Melampirkan Fotokopi Kartu Wajib Pajak Penduduk bagi Penduduk Indonesia atau paspor di tambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing;

· Apabila permohonan ditangani oleh orang lain, harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus;

· Apabila mendaftarkan diri karena mendapat surat himbauan dari Kantor Pajak, sebaiknya Wajib Pajak melampirkan salinan surat himbauan tersebut.

Selain persyaratan di atas, ada baiknya bila Wajib Pajak juga menyiapkan surat keterangan kerja dari tempat Wajib Pajak bekerja dan kartu keluarga Wajib Pajak. Sebab terkadang ada juga petugas KPP yang meminta dokumen tersebut. Hal ini biasanya untuk membuktikan status Wajib Pajak sebagai karyawan dan untuk menentukan besarnya hak atas PTKP Wajib Pajak .

Ketentuan perpajakan menegaskan petugas KP sudah harus menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar dan kartu NPWP apabila seluruh dokumen telah lengkap, paling lambat hari kerja berikutnya. Ditegaskan pula dalam ketentuan perpajakan pembuatan NPWP tidak dipungut bayaran alias “GRATIS”. Namun prakteknya bisa berbeda tergantung KPP masing-rnasing.

Jika Wajib Pajak orang pribadi telah mengantungi kartu NPWP, sebaiknya Wajib Pajak segera memberitahukan hal tersebut ke perusahaan atau personalia tempat Wajib Pajak bekerja. Gunanya adalah agar NPWP Wajib Pajak dapat didokumentasikan atau dicatat, dan dicantumkan dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21.

Memiliki NPWP tentunya melahirkan kewajiban perpajakan kepada karyawan terkait. Bila Wajib Pajak sebagai karyawan hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, maka kewajiban pajak yang melekat pada umumnya hanya meliputi kewajiban unruk menyampaikan SPT Tahunan saja.

Dalam hal ini Wajib Pajak tidak perlu melakukan kewajiban pajak yang lain seperti menghitung dan menyetorkan sendiri pajak atas gaji yang diterima setiap bulannya. Selain itu Wajib Pajak juga tidak perlu membuat laporan (SPT Masa) ke KPP setiap bulannya. Sebab, penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak atas gaji tersebut sudah dilakukan oleh perusahaan Wajib Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 21.

Untuk karyawan yang hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, kewajiban perpajakannya semata-mata hanya melaporkan SPT Tahunan saja dengan menggunakan formulir pelaporan Form SPT 1770S. SPT Tahunan orang pribadi karyawan tersebut paling lambat dilaporkan tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

SPT Tahunan bagi WPOP yang berstatus sebagai karyawan merupakan SPT Tahunan yang paling sederhana dari formulir SPT lainnya. Namun demikian, dalam prakteknya masih banyak Wajib Pajak yang mengalami kesulitan untuk mengisi Form SPT 1770 S tersebut. Hal ini disebabkan pengetahuan perpajakan WPOP yang belum merata, bahkan mungkin belum mencukupi untuk mengisi formulir SPT dengan baik.

Formulir 1770 S terdiri dari, formulir induk SPT dan 2 Formulir lampiran SPT. Berikut deskripsi formulir induk dan lampiran Form SPT 1770 S.

1. SPT Induk (Form SPT 1770 S)

Lembar Induk SPT terdiri dari 2 halaman, yaitu:

a. lembar ke-1 berisi mengenai Identitas WP dan informasi mengenai Total penghasilan dan total pajak terutang;

b. lembar ke-2 berisi informasi tentang penghasilan yang telah dikenakan pajak secara Final, daftar lampiran serta lembar pernyataan dan Wajib Pajak Tangan WP.

2. Lampiran I (Form SPT 1770 S)

Lampiran ini berisi tentang rincian penghasilan neto & daftar pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, serta PPh yang Ditanggung Pemerintah. Lampiran ini terdiri dari 3 bagian, yaitu:

a. Penghasilan Neto Sehubungan Dengan Pekerjaan.

b. Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya (Tidak Termasuk Penghasilan yang Telah Dikenakan PPh Bersifat Final); dan

c. Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain dan PPh yang Ditanggung Pemerintah.

3. Lampiran II (Form SPT 1770 S)

Formulir ini digunakan untuk melaporkan setiap harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki WP sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki isteri yang telah hidup berpisah dan yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

Mengisi dan menyampaikan SPT PPh orang pribadi 1770S tentu saja membutuhkan waktu. Salah satu sebabnya, informasi yang terdapat di dalamnya erat kaitannya dengan pihak ketiga. Misalnya saja bukti potong PPh Pasal 21 (Form 1721AI) yang disiapkan oleh bagian payroll perusahaan. Tanpa bukti pemotongan ini, Wajib Pajak orang pribadi tidak berhak mengklaim kredit pajak, sehingga bisa timbul kurang bayar PPh orang pribadi.

Untuk memudahkan pengisian SPT 1770S dan juga pengisian formulir SPT pada umumnya, sebaiknya Wajib Pajak mulai mengisi dari lampiran-lampirannya terlebih dahulu. Karena bila Wajib Pajak mulai mengisi dari halaman induk hal ini akan lebih menyulitkan. Hal lain yang juga harus Wajib Pajak lakukan adalah mempersiapkan data yang akan dimasukkan dalam formulir tersebut. Misalnya bukti pemotongan pajak dari pihak lain, formulir 1721-AI dari perusahaan tempat Wajib Pajak bekerja, daftar susunan keluarga, surat kuasa khusus, dan sebagainya.

Jika Wajib Pajak orang pribadi bekerja pada lebih dari satu tempat, atau Wajib Pajak juga menerima penghasilan dari selain tempat Wajib Pajak bekerja (selain penghasilan dari usaha), Wajib Pajak juga harus melaporkan/menginformasikan penghasilan tersebut dalam SPT-nya. Sebelum Wajib Pajak memulai mengisi SPT, sebaiknya terlebih dahulu membaca buku petunjuk pengisian Form SPT 1770 S.

Bila SPT Wajib Pajak telah selesai diisi, cek kembali lampiran SPT Wajib Pajak dan pastikan informasi yang Wajib Pajak sampaikan di dalamya telah benar. Agar SPT Wajib Pajak dianggap lengkap dan tidak ditolak oleh petugas KPP, jangan lupa untuk menyertakan lampiran lainnya seperti yang diminta oleh kolom k Formulir induk SPT 1770S halaman.2.

Berikut ini tips bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali akan mengisi SPT Tahunan 1770 S:

TIPS MENGISI SPT TAHUNAN 1770S

1. Siapkan data yang akan diisikan ke dalam Form 1770 S seperti kartu NPWP, Formulir 1721-A1 dan perusahaan pemberi kerja, Bukti pemotongan PPh dan sebagainya;

2. Mintalah Formulir 1721-A1 dari perusahaan pemberi kerja dan bukti pemotogan PPh dari pihak lain bila belum diterima;

3. Simpan dan arsipkan bukti-bukti pelunasan PPh dalam tahun berjalan dengan baik jika ada, jangan sampai ada yang hilang;

4. Pelajari UU PPh secara menyeluruh dan baca buku petunjuk pengisian SPT tahunan orang pribadi sebelum melakukan pengisian Form SPT 1770 S;

5. Ikuti pelatihan pengisian SPT Tahunan PPh WPOP jika diperlukan;

6. Jika masih tidak yakin dengan pengisian SPT Wajib Pajak, mintalah nasehat kepada ahlinya (bisa aparat pajak atau konsultan pajak atau pihak lain yang mengerti).

Sanksi Tidak Menyampaikan SPT

Ketentuan perpajakan, telah menggariskan saat terakhir Wajib Pajak orang pribadi dapat menyampaikan SPT Tahunannya. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001, jangka waktu tersebut adalah paling lambat akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak, Meskipun waktunya cukup lama (tiga bulan) persiapan pengisian SPT Wajib Pajak sebaiknya tidak ditunda-tunda. Sebab, jika Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Tahunan 1770 S, ia akan dikenai sanksi administrasi atas keterlambatan tersebut sebesar Rp l00.000,00.

Selain sanksi keterlambatan penyampaian SPT, masih ada sanksi lainnya berkaitan dengan SPT. Meskipun terlihat sepele, alpa menyampaikan SPT ternyata menimbulkan konsekuensi yang cukup berat. Begitu pula jika Wajib Pajak menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, atau. tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang sisinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan acau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 UU KUP, yang menyatakan:

“Setiap orang yang karena kealpaannya:

a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. “

Dan bila Wajib Pajak sengaja untuk tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, ada pula sanksi lain yang harus dipikul. Sesuai dengan pasal 39 UU KUP sanksi yang akan Wajib Pajak terima adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak ateu kurang dibayar.

Sanksi-sanksi di atas tentunya bukan sanksi yang ringan. Karena itu, sebaiknya Wajib Pajak tidak menyepelekan kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan. Pastikan SPT yang Wajib Pajak sampaikan adalah SPT yang benar sesuai dengan keadaan Wajib Pajak dan jangan lupa untuk menyampaikannya tepat waktu.

Setelah kita memiliki NPWP, hal yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah apa saja hak dan kewajiban perpajakan yang timbul. Bila hal ini bisa kita pahami dengan baik, maka kita akan dengan mudah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban pajak kita. (sumber: www.pajakpribadi.com)

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
Contoh Soal:
Seorang tenaga ahli yang adalah pemegang saham dari suatu badan, memberikan jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain yang setara hanya dibayar sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka jumlah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut jumlah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimaksud dianggap sebagai dividen.
g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
h. Pajak Penghasilan;
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

 Berikut nilai PTKP terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.03/2005 yang berlaku mulai tahun 2006 sampai sekarang:
Setahun Sebulan
a. untuk diri pegawai Rp 13.200.000,00 Rp 1.100.000,00
b. tambahan untuk pegawai Rp 1.200.000,00 Rp 100.000,00
yang kawin
c. tambahan untuk seorang istri Rp 13.200.000,00 Rp 1.100.000,00
yang penghasilannya digabung
dengan penghasilan suami
d. tambahan untuk setiap anggota Rp 1.200.000,00 Rp 100.000,00
keluarga sedarah dan semenda
dalam garis keturunan lurus,
serta anak angkat yang menjadi
tanggungan sepenuhnya, paling
banyak 3 (tiga) orang

Sebelumnya, berdasarkan pada UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 7 diatur mengenai batasan PTKP bagi wajib pajak orang pribadi. Batasan PTKP dalam UU PPh berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tahun 2004. Berikut batasan PTKP menurut UU PPh:
Setahun Sebulan
a. untuk diri pegawai Rp 2.880.000,00 Rp 240.000,00
b. tambahan untuk pegawai Rp 1.440.000,00 Rp 120.000,00
yang kawin
c. tambahan untuk seorang istri Rp 2.880.000,00 Rp 240.000,00
yang penghasilannya digabung
dengan penghasilan suami
d. tambahan untuk setiap anggota Rp 1.440.000,00 Rp 120.000,00
keluarga sedarah dan semenda
dalam garis keturunan lurus,
serta anak angkat yang menjadi
tanggungan sepenuhnya, paling
banyak 3 (tiga) orang

Pada tahun 2005 diberlakukan aturan PTKP yang menggantikan batasan PTKP dalam UU PPh yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 564/KMK/03/2004. Batasan PTKP dari PMK ini hanya efektif dilaksanakan selama tahun 2005 saja karena mulai tahun 2006 diberlakukan aturan batasan PTKP yang terbaru. Berikut isi dari PMK nomor 564/KMK.03/2004 yaitu:

Setahun Sebulan
a. untuk diri pegawai Rp 12.000.000,00 Rp 1.000.000,00
b. tambahan untuk pegawai Rp 1.200.000,00 Rp 100.000,00
yang kawin
c. tambahan untuk seorang istri Rp 12.000.000,00 Rp 1.000.000,00
yang penghasilannya digabung
dengan penghasilan suami
d. tambahan untuk setiap anggota Rp 1.200.000,00 Rp 100.000,00
keluarga sedarah dan semenda
dalam garis keturunan lurus,
serta anak angkat yang menjadi
tanggungan sepenuhnya, paling
banyak 3 (tiga) orang

Catatan:
 Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
 Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setahun atau Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya.
 Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.
Contoh Soal:
Pada tanggal 1 Januari 2001 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2001, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2001 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :
a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunya masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak,yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
i. Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak
j. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
Contoh Soal:
PT. A dalam tahun 1995 menderita kerugian fiskal sebesar Rp. 1.200.000.000,00. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut :
1996 : laba fiskal Rp 200.000.000,00
1997 : rugi fiskal (Rp 300.000.000,00)
1998 : laba fiskal Rp N I H I L
1999 : laba fiskal Rp 100.000.000,00
2000 : laba fiskal Rp 800.000.000,00
Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut :
Rugi fiskal tahun 1995 (Rp 1.200.000.000,00)
Laba fiskal tahun 1996 Rp 200.000.000,00
—————————— (+)
Sisa rugi fiskal tahun 1995 (Rp 1.000.000.000,00)
Rugi fiskal tahun 1997 (Rp 300.000.000,00)
—————————— (+)

Sisa rugi fiskal tahun 1995 (Rp 1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 1998 Rp N I H I L
—————————— (+)
Sisa rugi fiskal tahun 1995 (Rp 1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 1999 Rp 100.000.000,00
—————————— (+)
Sisa rugi fiskal tahun 1995 (Rp 900.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2000 Rp 800.000.000,00
—————————— (+)
Sisa rugi fiskal tahun 1995 (Rp 100.000.000,00)
Rugi fiskal tahun 1995 sebesar Rp 100.000.000,00 yang masih tersisa pada akhir tahun 2000 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2001, sedangkan rugi fiskal tahun 1997 sebesar Rp 300.000.000,00 hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2001 dan tahun 2002, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 1998 berakhir pada akhir tahun 2002.

Bahasan kita minggu depan adalah terkait dengan PPh Badan dengan kasus PT An Nisa. Seperti biasanya saudara baca dan kerjakan terlebih dahulu di rumah. Seperti minggu-minggu sebelumnya juga, saudara persiapkan secara mandiri formulir SPT 1771.

Demikian pemberitahuan dari saya. Terima kasih.

PT. “An-Nisa” bergerak dalam bidang perdagangan busana muslim dan muslimah. Berikut diketahui data rekening penjualan dan biaya PT. “An-Nisa” pada tahun 2006 sebagai berikut:
1. Penjualan Rp. 165.000.000.000
2. Harga Pokok Penjualan
Berdasarkan pembukuan jumlah harga pokok penjualan tahun 2006 diketahui sebesar Rp. 92.500.000.000
3. Biaya perusahaan dan pengeluaran lainnya (dalam ribuan rupiah)
3.1. Gaji, tunjangan, dan lain-lain Rp. 11.000.000
3.2. Premi asuransi Rp. 750.000
3.3. Biaya listrik dan telepon Rp. 800.000
3.4. Biaya perjalanan dinas Rp. 3.500.000
3.5. Biaya iklan dan promosi Rp. 2.000.000
3.6. Biaya pinjaman Rp. 800.000
3.7. Biaya pemeliharaan Rp. 700.000
3.8. Penyusutan Rp. 4.500.000
3.9. Pajak dan retribusi Rp. 1.200.000
3.10. Biaya/pengeluaran lainnya Rp. 1.000.000
Jumlah Rp. 26.250.000

Penjelasan butir 3 :
• Dalam biaya gaji, tunjangan dan lain-lain termasuk pengeluaran untuk pemberian fasilitas rekreasi kepada karyawan Rp. 1.050.000.000, penggantian biaya pengobatan karyawan Rp. 250.000.000,-
• Dalam biaya premi asuransi termasuk pengeluaran untuk asuransi kebakaran bangunan kantor Rp. 250.000.000,- asuransi rumah pribadi direktur Rp. 100.000.000,-
• Dalam biaya listrik dan telepon termasuk pengeluaran untuk listrik dan telepon rumah pribadi direktur perusahaan Rp. 200.000.000,-
• Dalam biaya perjalanan termasuk Fiskal Luar Negeri sebesar Rp. 300.000.000,-
• Dalam biaya iklan dan promosi termasuk untuk entertainment yang tidak dibuatkan daftar nominatifnya Rp. 200.000.000,-
• Dalam biaya pemeliharaan termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan rumah dan kendaraan pribadi direktur Rp. 150.000.000,-, biaya pemeliharaan rumah yang disewakan Rp. 100.000.000,-
• Penyusutan sebesar Rp. 4.500.000.000,-. Dalam jumlah tersebut belum termasuk penyusutan inventaris kantor kelompok 1 (satu) yang dibeli tanggal 21 Desember 2006 seharga Rp. 480.000.000 dengan pertimbangan baru 10 hari kepemilikannya dalam tahun 2006 penyusutan inventaris kantor tersebut masih harus dihitung.
• Dalam biaya pajak dan retribusi termasuk pengeluaran untuk retribusi Pemda Rp. 60.000.000,-. Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2006 Rp. 1.140.000.000,-
• Dalam biaya / pengeluaran lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan ke yayasan panti asuhan Rp. 50.000.000,-, serta pakaian seragam satpam Rp. 75.000.000,-
Pengeluaran/biaya selebihnya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Penghasilan di luar usaha pokok
1. Bunga pinjaman dari PT Delima Rp. 500.000.000,-
2. Bunga deposito dari Bank BNI Rp. 750.000.000,-
3. Dividen dari PT. Surya (saham 20%) Rp. 1.000.000.000,-
4. Bagian laba CV. Sunli Rp. 1.500.000.000,-
5. Sewa rumah terletak di Bekasi dari PT. Lolita Rp. 2.000.000.000,-
Jumlah Rp. 5.750.000.000,-
Penghasilan di luar usaha tersebut di atas sebelum pajak. Para pemotong telah melaksanakan kewajibannya sesuai keuntungan perpajakan.
Diketahui informasi lainnya adalah:
• Dalam tahun 2006 PT Ann-Nisa membayar zakat sebesar 2,5% ke Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah.
• Pajak-pajak yang dibayar sendiri dan pajak potong/pungut telah dipotong oleh pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan.
• SPT Tahun PPh Badan PT An-Nisa tahun pajak 2006 disampaikan ke KPP tanggal 29 Maret 2007.

Pertanyaan:
1) Buatlah kertas kerja koreksi fiskal
2) Hitunglah PPh terutang dan pajak yang kurang/lebih bayar tahun fiskal 2007. Masukkan data tersebut ke dalam SPT 1771.

Moralitas Aparat Pajak

Lima buah surat yang berisi pemberitahuan tagihan pajak itu akhirnya dikembalikan kepada Pak Pos. ”Di sini tidak ada yang namanya tertera di alamat surat itu,” kata seorang ketua RT di kawasan Palmerah Utara, Jakarta Barat.

Pak RT tidak habis pikir, mengapa surat yang berisi nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang penting itu seperti main-main, tidak jelas sasarannya, dan ngawur. Beberapa nama tidak dikenal, ada yang sudah pindah, ada yang hanya pengangguran, ada pula industri rumah tangga yang mati.

”Memang dari salah satu nama itu ada yang berprofesi sebagai satpam dan tukang pembuat taoge, karena saya anggap mereka tidak layak menerima NPWP, ya saya kembalikan saja suratnya,” katanya.

”Surat cinta” berupa ”hadiah” NPWP kepada masyarakat akhir- akhir ini mencerminkan kepanikan pemerintah untuk mengejar target wajib pajak dari 3,5 juta menjadi 10 juta. Kepanikan ini terjadi saat bersamaan sedang diajukan Rancangan Undang-Undang Perpajakan oleh pemerintah.

Selain kepanikan dalam mendata wajib pajak, para petugas juga semakin agresif memaksa pembayar pajak melunasi tunggakannya. Sepertinya ini menjadi tonggak yang baik untuk meningkatkan kinerja aparat perpajakan.

Namun, di lapangan para pembayar pajak melaporkan celah ini dimanfaatkan aparat untuk negosiasi. Seorang pengusaha yang baru saja kena sidak mengatakan, aparat pajak sekarang semakin galak.

”Mereka langsung sidak ke gudang saya kemudian menemukan sebuah buku laporan keuangan, dari buku itu mereka mengatakan saya harus bayar pajak ratusan juta rupiah, padahal buku itu tidak valid,” kata seorang pengusaha itu.

Pengusaha tadi menyesal mengapa dia tidak membuat pembukuan dua versi. ”Mulai ke depan berarti saya harus buat pembukuan versi pajak. Kalau tidak begitu, saya bisa diperas terus, masak dalam situasi krisis seperti ini saya dipaksa bayar ratusan juta,” keluh pengusaha tadi.

Mental korupsi

Studi kasus ini menekankan bahwa sebenarnya pengusaha masih tetap mau membayar pajak walaupun di bawah tekanan. Celah ini harusnya dicermati, dengan catatan ada cara-cara kasar dan negosiasi ”di bawah meja” tak dipakai lagi.

Selama ini pemerintah mengasumsikan tidak ada orang di seluruh dunia yang suka membayar pajak. Ekonom Kwik Kian Gie yang lama tinggal di Eropa mengatakan bahwa asumsi itu ada benarnya, namun skalanya jauh berbeda dibanding di Eropa.Kata Kwik, di Eropa perusahaan-perusahaan besar cenderung mengurangi beban pajak melalui tax avoidance yang legal, tidak melalui tax evasion yang curang.

Di Indonesia, hampir merata ada keengganan membayar pajak sebagaimana mestinya dengan cara yang jelas-jelas tax evasion.”Caranya pun sangat kasar, tidak lagi melalui rekayasa keuangan, tetapi terang-terangan manipulasi dokumen yang dikombinasi dengan penyuapan,” kata Kwik. Dua cara itu masih lestari karena didukung oleh mental birokrasi yang bobrok.Warga Eropa menyadari bahwa membayar pajak sangat penting. ”Tanpa pajak tidak ada pemerintahan dan tanpa pemerintahan tidak ada keamanan dan ketertiban, tidak ada infrastruktur, tidak ada pelayanan pendidikan dan kesehatan,” papar Kwik.Di Indonesia yang lebih dominan adalah keyakinan pembayar pajak bahwa kebocoran dalam pemungutan maupun pembelanjaan pajak sangat besar. ”Mereka yang tahu pentingnya pajak untuk kesejahteraan pun menjadi enggan membayar pajak karena mereka tahu pajak yang dibayarkan pasti bocor dan digunakan untuk korupsi,” kata Kwik.Beberapa waktu lalu Kwik mengungkapkan ada korupsi di tubuh perpajakan. Kwik menunjuk angka Rp 140 triliun.

Walaupun akhirnya Kwik meminta maaf kepada Direktur Jenderal Pajak karena tidak bisa membuktikan diagnosanya, toh Kwik hingga kini masih meyakini ada kebocoran di perpajakan.Kwik menyitir perkiraan yang dibuat Prof Soemitro Djojohadikoesoemo almarhum, yaitu minimal 30 persen pajak bocor. ”Angka ini menjadi keyakinan hampir setiap orang di Indonesia. Perkiraan saya sendiri jauh lebih besar dari angka tersebut,” kata Kwik.

Kwik mengaku sering berbicara secara pribadi dengan para pembayar pajak. Rata-rata mereka mengakui tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. ”Para pembayar pajak rata-rata mengaku yang disepakati untuk dibayarkan dan sudah dibayarkan lebih besar dari kuitansi yang diterima sebagai penerimaan uang oleh kas negara,” kata Kwik.

Ketika uang pajak telah masuk dibelanjakan oleh berbagai kementerian, lagi-lagi terjadi korupsi. Instansi dan lembaga pemerintah rata-rata melakukan mark up anggaran.”Saya tidak bisa membuktikan karena semua pengakuan tersebut diberikan secara confidential sebagai kawan dekat. Bahkan dibenarkan oleh kawan-kawan pegawai pajak sendiri karena sudah saling percaya sebagai sahabat,” kata Kwik.”Jadi saya mohon supaya jangan disomasi. Maksud saya baik memberikan diagnosa yang jujur dengan maksud melakukan perbaikan yang tepat,” lanjut Kwik.

Kwik mengatakan, dia tidak bermaksud memojokkan institusi pajak. Moralitas yang rendah atau korupsi yang luar biasa dilakukan hampir setiap orang. ”Saya cenderung mengatakan, sekarang sudah mendarah daging,” kata Kwik.Penilaian dari lembaga-lembaga asing juga memeringkat Indonesia sebagai negara terkorup di dunia. ”Jadi janganlah pihak perpajakan merasa dipojokkan atau difitnah. Ini penyakit seluruh bangsa. Bukan hanya penyakit mentalnya aparat pajak saja,” kata Kwik.

Kwik memberikan usulan penanganannya. ”Kalau mau mengurangi simtomnya saja ya seperti yang sekarang sedang dilakukan, yaitu penanganan para koruptor secara kasus demi kasus,” katanya.Kalau mau lebih mendasar, kata Kwik, bisa dilakukan dengan memberlakukan konsep carrot and stick. Berikan pendapatan dan kenikmatan yang cukup kepada pemegang kekuasaan, tetapi jika korupsi dihukum seberat-beratnya.Kwik menyadari, persiapannya menuju ke sana sangat panjang karena kerusakan mental dan kesemrawutan organisasi pemerintahan di semua jenjang sudah luar biasa.

Konsep carrot and stick hanya dapat efektif setelah struktur organisasi dan sistem manajemen birokrasi dibenahi.

Pemegang saham

Koordinator Advokasi dan Lobi Transparancy International Indonesia Anung Karyadi mengatakan, saat ini pajak itu tulang punggung pendapatan. Hampir 80 persen anggaran APBN berasal dari pajak.Pemerintah tak lagi bisa mengandalkan pendapatan dari sumber daya alam karena saat ini sudah semakin merosot, pajak menjadi alternatif berikutnya.

Hanya saja semangat meningkatkan angka pembayar pajak tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan kepada pembayar pajak. ”Yang terjadi justru menakut-nakutin pembayar pajak, ini kan berbanding terbalik dengan usaha meningkatkan pembayar pajak,” kata Anung.Pembayar pajak harus diperlakukan dengan adil.

Harus ada mekanisme komplain dari pembayar pajak dan dilayani dengan sebaik-baiknya, bukan didiamkan saja. Karena dana yang dihimpun tidak sedikit, perlu dibentuk ombudsmen nasional untuk menyelesaikan kasus-kasus perpajakan.Wajib pajak ini merupakan pemilik 80 persen saham APBN. Karena itu, aparat perpajakan harus mengubah paradigma dari tukang nakut-nakutin menjadi pelayan yang baik kepada pemegang 80 persen saham APBN.

Mestinya visi menggali pajak dilandasi dengan kontrak sosial yang lebih kuat, sebenarnya untuk apa pajak yang dibayarkan itu? Selama ini penggunaan dana pajak belum disampaikan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat tidak tahu untuk apa saja pajak yang mereka bayarkan.

Dalam survei Indeks Persepsi Penyuapan (bribery Perception Index) Transparancy International Indonesia akhir tahun 2004 memang masih menempatkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang paling banyak menerima suap setelah Bea dan Cukai.

Karena itu, jangan salahkan jika masyarakat sangat enggan berurusan dengan pajak.Tidak hanya itu, hingga tahun 2005 ini nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia bersama Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak, Liberia, dan Uzbekistan masih menempati enam besar negara terkorup di dunia. Jika aparat pajak tidak tanggap dan tak berbenah dengan adanya persepsi buruk ini, maka siap-siap saja ”surat cinta” berupa NPWP akan selalu dikembalikan. Sudahkah Anda menerima ”surat cinta” dari ”kekasih” yang menyebalkan itu?

Tugas Tanggapan minggu ini berkaitan dengan etika wajib pajak dan pelanggaran etika yang dilakukan wajib pajak. Setelah minggu sebelumnya berkaitan dengan etika konsultan pajak, karena keduanya sangat berkaitan satu sama lain.

Penggelapan Pajak

Diam-diam, Direktorat Jenderal Pajak sedang mengungkap puluhan dugaan penggelapan pajak. Sampai akhir November ini, tercatat ada 46 Wajib Pajak (WP) yang masuk daftar penyidikan aparat pajak, dengan taksiran kerugian mencapai Rp 1,586 triliun.

Pontas Pane, Kepala Sub Penyidikan Ditjen Pajak menyebutkan, ke 46 WP yang sedang mereka pelototi itu bukan hanya WP badan, tetapi ada juga WP Perorangan. Modus yang paling banyak adalah dengan menggunakan faktur pajak fiktif serta menurunkan omzet dari yang semestinya.

Untuk dugaan faktur pajak fiktif, Ditjen Pajak saat ini mengincar para cukong penerbit atau brokernya serta bakal menyeret pengguna faktur pajak bodong itu sebagai tersangka. “Sehingga ada efek jera bagi mereka yang mau membeli faktur fiktif, hingga mata rantainya bisa putus,” kata Pane, Rabu (28/11).

Pajak mencurigai ada empat WP yang mengecilkan omzet dan membengkakkan biaya sehingga neraca terlihat normal. Di antaranya, Pane menyebut konglomerat besar berinisial GY yang juga juragan gula, serta seorang lagi berinisial HBC. Ia enggan menyebut berapa kerugian negara akibat ulah keduanya karena penyidikan masih berlangsung. “Yang pasti, mereka melanggar aturan pajak karena mencantumkan SPT tidak sesuai dengan penghasilan yang dia terima,” tambahnya.

Di luar 46 kasus tersebut, sejak 2005 lalu sampai November 2007 ini setidaknya Ditjen Pajak telah selesai menyidik 15 kasus penyelewengan pajak. Rinciannya, tujuh kasus sudah melayang ke Kejaksaan Agung dengan total kerugian negara senilai Rp 323,1 miliar dan jumlah tersangkanya 10 orang.

Sementara delapan kasus Iain yang merugikan negara Rp 100,1 miliar dengan tersangka sembilan orang sudah mendapat vonis hukuman dari pengadilan. Tapi jumlah dendanya terbilang kecil, hanya Rp 6,8 miliar.

Harian Kontan; Kamis, 29 Nov 2007

Pengisian SPT kita dalam minggu ini adalah berkaitan dengan SPT PPh Orang Pribadi. Materi soal dan lembar SPT 1770 harus saudara persiapkan di kelas secara mandiri.

Demikian informasi dari saya. Terima kasih.

Bapak Muhammad memiliki usaha dagang “MAJU”. Dari laporan L/R komersial tahun 2006 diketahui bahwa penjualan bruto usaha Rp 785.460.000,00 dan persediaan awal barang dagangan Rp 65.750.000,00. pembelian neto dalam negeri Rp 100.000.000,00 dan pembelian neto impor Rp 230.000.000,00 (tidak termasuk PPN). Bapak Muhammad tidak mempunyai API. Persediaan akhir barang dagangan Rp 97.127.000,00. Dari penyertaan saham sebanyak 25 % di PT KENCANA diperoleh penghasilan deviden Rp 15.000.000,00. Biaya usaha yang telah terjadi tahun 2006 :

Biaya gaji pegawai Rp 32.150.000,00

Biaya listrik dan telepon Rp 11.824.000,00

Biaya perjalanan dinas Rp 13.690.000,00

Biaya sumbangan Rp 3.854.000,00

Cadangan Piutang yang tak tertagih Rp 15.860.000,00

Biaya premi asuransi Rp 6.342.500,00

Biaya kendaraan bermotor Rp 27.565.000,00

Biaya pajak Rp 5.432.000,00

Penyusutan harta fiscal Rp 14.774.220,00

Catatan:

• Di dalam biaya gaji termasuk THR sebesar Rp 5.000.000,00 dan uang lembur Rp 7.500.000,00.
• Di dalam biaya listrik dan telepon terdiri dari untuk perusahaan 7.500.000,00 dan rumah tinggal Muhammad sebesar Rp 4.324.000,00
• Di dalam biaya perjalanan dinas termasuk pembayaran fiskal luar negeri sebesar Rp 2.000.000,00 dan biaya rekreasi keluarga Muhammad ke Bandung sebesar Rp 5.000.000,00.
• Biaya premi asuransi termasuk asuransi jiwa Muhammad dan keluarga sebesar Rp 2.000.000,00.
• Rincian biaya kendaraan bermotor terdiri dari:

• Perbaikan/service milik perusahaan Rp 10.000.000,00
• Perbaikan/service milik Muhammad Rp 2.500.000,00
• Bahan bakar milik perusahaan Rp 14.000.000,00
• Bahan bakar milik Muhammad Rp 1.065.000,00

• Dalam biaya pajak termasuk PBB rumah tinggal Muhammad sebesar Rp 1.000.000,00.
• Biaya penyusutan terhadap harta berwujud telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Istri Pak Muhamamad bernama Aisyah adalah seorang karyawati yang bekerja pada PT Agung Bhakti dengan gaji sebulan sebesar Rp 2.500.000,00. Dewi Rismawati membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 50.000,00 sebulan. Pak Muhammad mempunyai 3 orang anak. Ahmad, anak pertama sudah menikah dan masih berusia 18 tahun. Salma, putri kedua masih duduk di bangku SMP. Anas, putra ketiga duduk di bangku SD dan Anis, putri terakhir lahir pada tanggal 2 Januari 2007.

Selain sebagai karyawati, Aisyah juga membuka toko kelontong di rumahnya dengan penghasilan neto sebulan Rp 5.000.000,00.

Kerugian fiscal tahun 2005 yang masih bisa dikompensasikan sebesar Rp 90.786.000,00. Usaha yang sama diperoleh dari cabang di Singapura dimana tahun 2006 labanya Rp 158.721.000,00 (tarif PPh = 24 %). PPh Pasal 25 tahun 2006 Rp 12.000.000,00 dan PPh Pasal 22 Rp 17.250.000,00.

Diminta:

1. Buatlah kertas kerja koreksi fiskal

2. Hitunglah PPh yang KB/LB untuk tahun 2006 dari WP tersebut ?

Pembuat Soal: Kautsar R. Salman, S.E., Ak. BKP.

Tugas kasus minggu depan terkait dengan SPT 1721 yaitu PT. Jaya. Saudara baca dan coba kerjakan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kuliah agar mempermudah saudara dalam menyerap materi kuliah. Berikut kasusnya:

PT. Jaya NPWP/1.456.789.0.035 alamat Jl. Arjuna 1000, Surabaya bergerak dibidang industri makanan ringan. Dalam tahun 2006 PT. Jaya telah membayar gaji, upah, honorarium dan imbalan jasa lain sehubungan dengan pekerjaan dan jasa yang dilakukan oleh pegawai tetap maupun yang bukan pegawai tetap termasuk pembayaran premi asuransi kecelakaan kerja, premi asuransi kematian dan iuran THT ke PT. Jamsostek dan iuran pensiunan kedana pensiunan yang pendiriaanya telah disahkan mentri keuangan

1. Pembayaran Kerja pegawai tetap
2. Nama               : Budiman

NPWP             : 4.987.654.2.035

Alamat             : Jl. Anggrek no.17 Surabaya

Jabatan             : Direktur

Status               : Kawin menanggung sepenuhnya seorang anak, Ibu kandung dan adik kandung

Penghasilan dalam tahun 2006 :

Gaji                                                                              Rp. 120.000.000

Tunjangan transport                                                      Rp.   15.000.000

Tunjangan makan                                                          Rp.   12.000.000

Honorarium                                                                  Rp.   20.000.000

Bonus                                                                           Rp.   30.000.000

Iuran pensiun                                                                Rp.     6.000.000

Iuran pensiun ditanggung sendiri oleh pegawai                Rp.     3.000.000

PPh pasal 21 dipotong/dilunasi                                      Rp.   30.000.000

1. Nama               : Dedy

NPWP             : -

Alamat             : Jl. Cempaka 20 Surabaya

Jabatan             : Bagian produksi

Status               : Tidak kawin

Dedy mulai bekerja pada PT. Jaya Surabaya 2006, sebelumnya belum mendapat pekerjaan. Penghasilan Dedy dari PT. Jaya dalam masa Januari s/d Desember 2006 adalah sebagai berikut

Gaji                                                                              Rp.  29.000.000

Tunjangan transport                                                      Rp.    3.000.000

Tunjangan makan                                                          Rp.    3.000.000

Premi asuransi kecelakaan                                            Rp.         90.000

Premi asuransi kematian                                                Rp.         30.000

Iuran THT dibayar pemberi kerja                                  Rp.       330.000

Bonus                                                                           Rp.    2.500.000

Iuran THT ditanggung pegawai                                      Rp.       180.000

Pasal 21 dipotong/dibayar telah sesuai dengan ketentuan

Premi asuransi kecelakaan dan asuransi kematian ditanggung pemberi kerja

1. Nama               : Ny. Emilia (karyawati)

NPWP             : -

            Alamat             : Jl. Melati, Surabaya

            Jabatan             : Sekretaris

            Status               : Kawin menanggung seorang anak,

  suami Emilia pegawai PT. Mapan penghasilan dalam tahun 2006

Gaji                                                                              Rp.  48.000.000

Tunjangan transport                                                      Rp.    3.600.000

Tunjangan makan                                                          Rp.    3.600.000

Penggantian biaya pengobatan                                       Rp.    1.500.000

Premi asuransi kecelakaan                                            Rp.       180.000

Premi asuransi kematian                                                Rp.         60.000

Iuran THT dibayar pemberi kerja                                  Rp.       660.000

Bonus                                                                           Rp.    5.000.000

Iuran THT ditanggung pegawai                                      Rp.       300.000

PPh. Pasal 21 dipotong/dilunasi                                     Rp.       352.550

Premi asuransi kecelakaan dan asuransi kematian ditanggung pemberi kerja

1. Pembayaran kepada penerima imbalan kepada yang lainnya selain pegawai tetap telah dipotong PPh. Pasal 21/25 dan disetor sesuai dengan ketentuan

PT. Jaya dalam tahun 2006 telah melakukan pembayaran upah, honorarium, dan pembayaran lain kepada selain pegawai tetap sebagai berikut

1. 1. pembayaran honorarium kepada Drs. Suganda, Ak (Akuntan Public) sebesar Rp. 40.000.000 sebagai imbalan atas jasa audit laporan keuangan PT. Jaya
   2. Komisi sebesar Rp. 30.000.000 kepada Susilo status kawin belum mempunyai anak ( K/-) selaku agen perorangan yang dilakukan pada bulan desember 2006
   3. Tuan Takayaki Gumi, konsultan produksi dari Jepang yang bekerja pada PT. Jaya selama 5 bulan sebesar Rp. 150.000.000

Pertanyaan :

Isi SPT tahun PPh pasal 21/26 (SPT 1721 beserta lampiran-lampirannya) PT. jaya tahun 2006